JurnalOne.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris melaksanakan Rapat Koordinasi Sinergi dan Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Daerah se-Provinsi Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Swiss-BelHotel Jambi, Selasa (23/04/2024).
Hadir diacara tersebut, Pimpinan KPK RI diwakili Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Edi Suryanto berserta Kepala satuan tugas (Kasatgas) Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat sekaligus Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi.
Pada kesempatan tersebut, Al Haris mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) tak segan dan butuh pembinaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar jangan salah pengambilan keputusan.
“Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se – Provinsi Jambi mengapresiasi Rapat Koordinasi Sinergi, Penguatan Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Daerah di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini. Kita bersama mendukung upaya dilakukan KPK dalam memberantas korupsi,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, bersinergi, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan.
“Semua pihak yang hadir, Baim Pemda dan Pemkot diminta terus bekerjasama dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan,” tegas Al Haris.
Bagi Gubernur, pembinaan dari KPK ini sangat penting untuk seluruh OPD Provinsi Jambi, supaya semua berkerja mengetahui aturan dan sistem yang benar. Harus mengetahui sistem yang benar dalam mempergunakan uang negara dengan sebaik-baiknya tidak merugikan Negara.
“Kita telah membedah per OPD, saat ini sudah ada mengarah kebaikan, selain itu juga masih ada kekurangan, itulah yang akan kita baikkan, masih ada temuan yang harus kita rubah pola kerjanya, inilah pentingnya pembinaan dari KPK ini. Kita harus satu visi misi dari atas sampai kebawah, bahwa uang negara sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara,” jelas Al Haris.
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I Edi Suryanto menguraikan secara umum dalam rapat koordinasi pemberantasan Korupsi terdapat strategi dengan tiga pendekatan.
“Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman akan bahaya korupsi, sehingga diharapkan masyarakat tidak ingin melakukan korupsi atau terlibat di dalamnya. Kedua, pendekatan pencegahan dimana bertujuan untuk memperbaiki sistem, sehingga diharapkan menutup peluang dan kesempatan bagi orang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, pendekatan penindakan yakni penegakkan hukum yang tegas tapi tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung hak asasi manusia,” terang Edi Suryanto.(*)
Penulis/Editor/Rafik
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi
