JurnalOne.com, BANGKO – Ketua DPRD Kabupaten Merangin Rifaldi meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membawa Kabid dan staf yang mengerti dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P), Rabu (10/09/2025.
Hal itu dikatakan Rifaldi, mengingat daerah saat ini tidak lagi bisa santai lantaran terdesak waktu hingga batas tanggal 30 September mendatang.
“Kepala OPD wajib membawa kabid hingga staf yang benar-benar paham,” tegas Rifaldi di hadapan 28 anggota dewan dan perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir.
Nada suara Ketua DPRD itu seolah menjadi alarm peringatan keras bagi seluruh OPD dan TAPD. Rifaldi menekankan, pembahasan APBD-P tahun ini tak boleh lagi diwarnai drama molor, seperti yang terjadi saat pembahasan KUA-PPAS 2026 beberapa waktu lalu.
“Kalau hanya kadis yang hadir, belum tentu semua pertanyaan bisa dijawab hari itu juga. Akhirnya kita menunggu sampai besok hanya dapat jawaban yang seharusnya selesai saat itu. Tahun ini kita tidak mau ada lagi alasan seperti itu,” tegas Rifal.
Peringatan ini bukan main-main. DPRD sudah menyusun jadwal rapat yang ketat. Tenggat dari Kemendagri jelas, APBD-P 2025 harus ketok palu paling lambat 30 September 2025. DPRD bahkan menargetkan semua selesai sebelum 20 September. Artinya, OPD yang telat hadir atau tidak siap bisa menghambat jalannya seluruh pembahasan anggaran.
Begitu juga kata Wakil Ketua I DPRD Merangin, Herman Efendi. Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati mengeluarkan surat edaran resmi agar semua OPD dan TAPD hadir full team selama sembilan hari masa pembahasan.
“Jangan sampai ada yang meninggalkan rapat. Semua harus fokus,” tegasnya.
Fraksi-fraksi di DPRD juga ikut “panas”. Muhammad Yani dari Fraksi NasDem bahkan mengingatkan agar OPD tidak hanya mengirim staf biasa atau operator.
“Kami ini membahas anggaran daerah, bukan main-main. Kami perlu pejabat yang berkompeten menjawab pertanyaan secara langsung,”tuturnya.
Menanggapi itu, Wakil Bupati Merangin, Abdul Khafid, menyatakan dukungannya dan berjanji akan menegaskan kepada bawahannya agar mengikuti instruksi DPRD. “Kita kejar waktu, kita ingin APBD-P selesai sesuai jadwal. Semua harus fokus,” ujarnya.
Pembahasan APBD-P 2025 diperkirakan akan berlangsung panas. Pasalnya, sejumlah prioritas anggaran, terutama perbaikan jalan dan infrastruktur vital, jadi sorotan utama. DPRD Merangin tidak mau lagi ada alasan keterlambatan. Tahun ini, mereka ingin semua diselesaikan cepat, tepat, dan tanpa drama menunggu jawaban esok hari.(*)
