JurnalOne.com, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris membuka Focus Group Discussion (FGD) bersama Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambidi Swiss Bell Hotel, Senin (07/08/2023).
Dikesempatan itu, Gubernur meminta pengusaha memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit, memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Apa lagi saat ini sawit merupakan
komoditas unggulan di Provinsi Jambi serta memiliki peran strategis bagi pembangunan Nasional.
“Indonesia salah satu Negara Produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia memiliki luas tutupan lahan mencapai 16.381.959 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 / KPTS / SR. 020 /M / 12/2019.
“Secara umum luas kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi seluas + 1.134.640 hektar. Berdasarkan kepemilikannya dimiliki BUMN seluas + 23.057 hektar. Sedangkan pihak swasta seluas + 518.869 hektar, dan milik rakyat seluas + 592.714 hektar. Data dari Kemenko Perekonomian pada tahun 2020, bagi Indonesia, dengan luasan tersebut, kelapa sawit telah memberikan kontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang,” kata Gubernur.
Al Haris berharap, pertemuan ini terjalin silahturahmi antara pengusaha, Pemerintah, dan juga masyarakat di sekitar perkebunan.
“Dengan diskusi ini, kita ingin agar para pemilik perusahaan dan masyarakat berdomisili disekitar kebun rukun. Perlu terjalin hubungan baik dengan masyarakat disekitar perkebunan serta memberikan kewajiban perusahaan CSR,” tambah Gubernur.
Dari data Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, lanjut Al Haris, April 2021, industri kelapa sawit Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Tingginya kontribusi komoditas sawit tersebut, tidak terlepas meningkatnya kinerja ekspor, baik berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti Biodiesel dan Oleochemical. Namun demikian, keberlanjutan industri sawit baik daerah maupun Nasional masih menghadapi berbagai tantangan,” tegas Al Haris.
Salah satu tantangan tersebut menurut Gubernur, berkaitan dengan meningkatkan komitmen para pihak terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).
“Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan.
Al Haris menghimbau semua perusahaan sawit di Provinsi Jambi ikut bergabung dalam wadah Gapki, guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas menunjang kebijakan p
Pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik.
“Saya berharap melalui FGD ini semakin memperkuat data dan koordinasi, kapasitas, kapabilitas tata kelola serta dukungan terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit,”tukasnya.(*)
Penulis/Editor/Rafik
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi
