Al Haris Rapat Bersama Direktur Jendral Mineral Batu Bara Soal Jalan Alternatif  Angkutan Batu Bara

JurnalOne.com, JAKARTA  – Gubernur Jambi, Al Haris mengikuti rapat pembahasan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait pembangunan jalan alternatif angkutan batubara di Provinsi Jambi, Selasa (14/02/2023).

Rapat dilansungkan dilantai lima Gedung Sadli I Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI, Jakarta tersebut, dipimpin lansung Pelaksa Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral Batubara, yakni M.Idris F Sihite.

Selain itu, hadir  juga Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Jambi, serta Badan Usaha Pertambangan Batubara Jambi.

Gubernur Al Haris dalam keterangannya mengatakan guna perbaikan jalan, Badan Usaha Pertambangan Batubara Provinsi Jambi telah menyiapkan anggaran lebih kurang Rp.3,9 miliar. Perbaikan itu untuk jalan alternatif dari ruas jalan Simpang Luncuk sampai ruas jalan Sridadi Kabupaten Batanghari.

“Kita tadi mengadakan rapat bersama dan telah ditetapkan bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perbaikan jalan alternatif angkutan batubara Jambi, dimana 41 Perusahaan yang bergerak berkomitmen memberikan kontribusi sebesar lebih kurang Rp.3,9 miliar membantu perbaikan ruas jalan dari Simpang Luncuk sampai ruas jalan Sridadi Kabupaten Batanghari,” kata Al Haris.

Mekanisme tersebut, tambah Al Haris, telah menyepakati bersama  tentang perbaikan jalan alternatif tersebut dari Badan Usaha Pertambangan Batubara melalui forum CSR,.

“Dalam hal ini forum CSR bertanggungjawab menyampaikan laporan progres pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur Jambi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI dan Badan Usaha Pertambangan Batubara,” paparnya.

Masih dikatakan Al Haris, pembentukan Forum CSR merupakan sebagai bentuk komitmen bersama Badan Usaha Pertambangan Batubara dalam berkontribusi dan berkomitmen mengatasi dampak kemacetan di Provinsi Jambi.

“Cuma saya mengingatkan kepada Badan Usaha Pertambangan Batubara dan Forum CSR agar berkomitmen penuh dan mengambil peran dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga masyarakat Provinsi Jambi mendapatkan kenyamanan,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mengurai kemacetan secara bertahap demi kenyamanan masyarakat. Serta mengimbau Badan Usaha Pertambangan Batubara agar dapat mengendalikan dan mengontrol transporter atau sopir truk batubara agar dapat lebih tertib dalam berlalu lintas dengan menciptakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jambi adalah penertiban terhadap penggunaan plat kendaraan angkutan batubara dari Jambi, dapat meningkatkan pendapatan daerah,” tuturnya.

Dalam persoalan ini, tegas Al Haris tidak ada satupun pihak yang menginginkan terjadinya kemacetan di Provinsi Jambi. Bahkan sopir truk batubara juga tidak menginginkannya.

“Dampak kemacetan yang terjadi menyebabkan kerugian bagi seluruh pihak terutama kerugian waktu. Kita berharap dengan rapat ini selain rapat pertanggung jawaban jalan alternatif juga menemukan solusi terbaik mengatasi kemacetan ruas jalan di Provinsi Jambi,” punkasnya.(*)

Penulis/Editor/Rafik
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi