JurnalOne.com, BANGKO – Santer terdengar bahwa di DPRD Kabupaten Merangin diduga terjadi praktek pinjaman uang berbunga layaknya Bank Israel, sebesar 10 persen bagi anggota DPRD hendak melaksanakan perjalanan dinas, Rabu (24/10/2024).
Menurut informan media dari dalam Gedung, sebut saja S (40), praktek mem bisnis uang negara dikabarkan sudah terjadi bertahun tahun, dan sudah menjadi rahasia umum dikalangan para anggota DPRD Merangin.
“Bagi anggota DPRD Merangin mau melakukan perjalanan dinas, diberikan pinjaman terlebih dahulu, nanti diganti setelah Ganti Uang (GU), dicairkan sekretariat DPRD. Kan langsung di potong 10 persen dari anggaran perjalanan dinas diketahui bendahara,” ungkap S kemedia ini.
Menurut S, jika melihat latar belakang memang ada oknum sengaja di Sekretariat DPRD ingin memanfaatkan keuangan daerah untuk melakukan bisnis pinjaman uang dengan bunga tinggi.
“Nampaknya ada oknum yang sengaja membuat ini jadi ladang bisnis. agar mendapatkan keuntungan 10% tersebut,” tambah S kesal.
Tak hanya S. anggota DPRD Merangin berinisial M juga mengakui hal tersebut. Katanya saat hendak berangkat ke luar kota harus melakukan pinjaman terlebih dahulu ke bendahara.
“Kalau mau berangkat minjam ke bendahara, dan langsung di potong 10% dari seharusnya yang kami terima, mungkin sekarang kalau mau berangkat juga seperti itu” singkat M.
Ironisnya tambah M, padahal uang perjalanan Dinas DPRD saat ini sudah sistem Lump Sum (Sekaligus di Muka), tapi bendahara di DPRD Merangin juga memberikan pinjaman terlebih dahulu dan di potong langsung saat GU telah di lakukan pencairan.
“Kuat dugaan ada unsur kesengajaan.Alasannya kas lagi kosong, mau tidak mau anggota DPRD mau berangkat harus cari pinjaman dulu, dan baru di potong setelah GU cair,” terangnya.
Tidak hanya pemotongan GU, tutur M, kuat dugaan bahwa terjadi Money Loundry pada proses pengunaan saat merealisasi uang SPPD anggota DPRD tersebut.
“Contohnya, banyak kegiatan belanja di DPRD belum terealisasi, tapi dipaksakan. Uangnya, ditransfer ke beberapa rekening staf,” beber M.
Sementara itu, Kasubag keuangan DPRD Merangin Yus dikonfirmasi media ini, melalui tidak menyangkal hal tersebut.Kata Yus kisruh tersebut, dibuat para anggota DPRD tersendiri.
“Kalau soal pemotongan 10% itu kita sama sama tau, tidak udah lagi kita bahas.Hal mereka anggota DPRD lah membuat, mereka sendiri yang menyelesaikan,”sebut Yus.
Namun, soal pencucian uang, Yus mengakui belum mengetahui. Apa lagi saat ini, sedang terjadi transisi Pimpinan DPRD, tentu ada penghambatan beberapa kegiatan memisahkan kerja lama dengan yang baru.
“Sebenarnya tidak masalah, kita sudah sesuai prosedur. Mungkin karena terhambat beberapa kegiatan jadi pertanyaan sehingga melebar lah kemana mana,” tutur Yus.
Yus menambahkan, dalam Gedung politik selalu terjadi persoalan. Kadang kadang omongan didalam dipelintir orang tidak mengerti Dangan keadaan sebenarnya.
“Toh, dalam perjalan terjadi persoalan tersebut, bida di selesai di Gedung ini. Itukan persoalan internal. Kendati begitu saya mohon tolong redam berita ini Jangan sampai dinaikan,” tukasnya.(*)
Repoter/Rafik
