JurnalOne.com, JAMBI – Wagub Abdullah Sani menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi, bertempat di Hotel BW Luxury, Kamis (25/07/2024), petang.
“Atas nama Gubernur, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi dari semua pihak untuk mengatasi Karhutla di Provinsi Jambi. Aksi iji sangat melindungi masyarakat Provinsi,” ungkap Wagub.
Pemerintah Provinsi lanjut Sani, pada tahun sebelumnya juga berhasil dalam pencegahan Karhutla, untuk itu Pemerintah Pusat akan menjadikan Provinsi Jambi sebagai Kla Projek penanggulangan karhutla.
“Upaya pencegahan sekaligus pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi dinilai telah dilakukan secara komprehensif. Provinsi Jambi akan dijadikan proyek percontohan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan,” tambah Wagub Sani.
Wagub Sani menjelaskan, Provinsi Jambi ditutupi lebih dari 2 juta hektar atau 43% kawasan hutan (berdasarkan (Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 6613 Tahun 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi).
“Tutupan Lahan Gambut Provinsi Jambi seluas lebih dari 852 hektar, tersebar di 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun,” sebut Wagub.
Wagub menyampaikan, sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi sangat rawan akan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), seperti halnya kilas balik karhutla di Provinsi Jambi tahun 2023.
“Titik panas (hot spot) muncul sepanjang tahun dan tersebar merata di 11 kabupaten/kota sebanyak 4.157 titik, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (885 titik) dan Kabupaten Batang Hari (863 titik). Sampai dengan 30 November 2023, tercatat 1.414,89 hektar hutan dan lahan terbakar pada tahun 2023. Kejadian karhutla terdapat pada 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Sarolangun (202 kejadian),”beber Wagub Sani.
Wagub mengimbau agar seluruh elemen harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan Karhutla.Semuanya harus siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi.
“Antara lain membuka 59 posko terpadu satgas karhutla di 6 (enam) kabupaten. Posko beroperasi selama 4 bulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jambi dan Dunia Usaha Perusahaan perkebunan/kehutanan penanggung jawab posko. Kemudiaan Pelibatan multi stakeholders (BPBD, Manggala Agni, TNI, POLRI, Instansi terkait, dan Masyarakat),” jelas Wagub.
Wagub Sani juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, tiga diantaranya yaitu, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).
Sementara itu, Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan dalam sambutannya saat membuka Rakor ini mengatakan bahwa keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi karhutla menjadi perhatian Kemenko Polhukam dan akan dipersiapkan menjadi wilayah percontohan di Indonesia.
“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,”tandasnya.(*)
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi
