JurnalOne.com, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris melaksanakan Rapat Paripurna bersama DPRD Provinsi Jambi,dengan agenda, Penyampaian tanggapan Eksekutif terhadap Pandagan Umum Fraksi-Fraksi terkait Pembahasan LKPJ Gubernur TA. 2023, dan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, serta Pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Jambi TA 2023, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (25/04/2024) kemaren.
Sebagai Penyelenggara sebut Al Haris Pemerintah sudah menjadi kewajiban memberikan penjelasan kepada Dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) untuk satu tahun 2023, agar pembangunan telah dibuat terukur, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, agar interaksi antara dewan dan Pemprov (Pemerintah Provinsi) berjalan dengan baik.
Selain itu, kata Al Haris menyikapi pernyataan Fraksi PDIP terkait alokasi anggaran pembangunan dapat dijelaskan bahwa Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan alokasi belanja mandatory bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan belanja Erarmark DAU (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum) dimana programnya diperuntukkan pada kepentingan masyarakat termasuk belanja infrastruktur yang dibiayai melalui kegiatan multiyears.
“Terhadap Program Dumisake, dijelaskan bahwa program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi, sasarannya mendorong capaian target kinerja pembangunan melalui program dan kegiatan yang tersebar dibeberapa OPD dengan lokus kegiatan tersebar pada seluruh wilayah tingkat bawahan lingkup Kabupaten/Kota,”sebut Al Haris.
Dikatakan Al Haris, usulan penerima Program Dumisake dilakukan melalui usulan Kabupaten/Kota, dan juga tidak terlepas dari usulan masyarakat melalui aspirasi ataupun pokir DPRD.Sasaran dicapai juga sangat memberikan pengaruh besar dalam target kinerja pembangunan secara keseluruhan dalam membangun daerah ditingkat bawah.
“Program Dumisake dengan 5 pilar pembangunan ini mempunyai indikator capaian yang terukur setiap tahunnya.Salah satu dilakukan adalah dengan internet gratis untuk mengatasi wilayah Blank Spot yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan aktivasi internet sebagai media informasi dan komunikasi.Dalam pembangunan internet desa ini, dilakukan dengan mengawali survey lokasi dan jarak desa dengan internet vendor untuk memastikan cakupan pelayanannya,”lanjut Gubernur Al Haris.
Lain pada itu, tambah Al Haris, pembangunan infrastruktur khususnya proyek multiyears Provinsi Jambi, dijelaskan bahwa pembangunan Stadion Pijoan, sesungguhnya masih berjalan sesuai dengan rencana dan kontrak pekerjaan, saat ini secara progres fisik mencapai 52,20 persen.
“Pembangunan Stadion dengan pola Multi Years Contract (MYC) ini dialokasikan untuk pembangunan secara fungsional yang meliputi lapangan dan rumput, Tribun sisi barat dan timur, pondasi struktur sisi utara dan selatan berikut aksesibilitas utama menuju stadion dan sarana prasarana penunjang lainnya dengan alokasi 250 Miliar. Dari sisi pekerjaaan, kami optimis bahwa pekerjaan fisik akan terealisasi 100 persen di akhir tahun 2024 sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak tahun jamak,”terangnya Al Haris lagi.
Kemudian, pencegahan stunting, Al Haris mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan intervensi spesifik dengan fokus penanganan pada periode 1.000 hari pertama sejak lahir dan ditambah pada periode remaja terutama remaja putri di sekolah.Intervensi gizi pada remaja di sekolah adalah melalui gerakan aksi bergizi berupa edukasi terkait pesan gizi seimbang, sarapan pagi yang sehat, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri serta olahraga.Intervensi gizi dilakukan melalui pemberian makanan tambahan kepada kelompok beresiko stunting yaitu ibu hamil kurang energi kronis serta balita gizi kurang.
“Sesungguhnya, dalam penanganan upaya penurunan stunting ini dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Intervensi sensitif juga perlu dilakukan dalam menjaga pola hidup sehat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah tata kelola dengan mendorong komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rembuk stunting dan mengalokasikan intervensi kegiatan dan pendanaan dalam penanganan stunting di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk Jalan alternatif Kerinci – Jambi melalui Sungai Kuning Kerinci ke Limbur Lubuk Mengkuang Bungo, akan dipersiapkan kembali untuk menyusun kajian Study Kelayakan dan readiness criteria yang diperlukan mengingat jalur ini melalui kawasan hutan TNKS dan prosesnya cukup panjang dan butuh dukungan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis,” papar Al Haris.
Berkaitan dengan Penurunan Kemiskinan, ujar Al Haris capaian Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 7,58 %, dan telah melampaui target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
“Pencapaian dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan hasil cukup mengembirakan,dari kurun waktu selama periode 2004-2023, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan angka terendah pada tahun 2023. Kami akan terus memaksimalkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, kendati masih terdapat tiga Kabupaten masih relatif tinggi dan masih berada diatas angka kemiskinan nasional.
“Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jambi bersama stakeholder lainnya tetap konsisten untuk meningkatkan langkah dan kebijakan strategis difokuskan mempertahankan dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi di masa mendatang,”tukas Al Haris.(*)
Penulis/Editor/Rafik
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi
