JurnalOne.com, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris, membuka Roadshow Bus KPK 2023 dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (14/09/2023).
Dikesempatan tersebut, Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyediakan sarana pendidikan bagi anak – anak Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Jambi.
“Pertama, Pemprov Jambi sangat mengapresiasi langkah KPK memberikan dampak luar biasa terutama dalam hal pendidikan antikorupsi karena sasarannya tentu anak – anak kita. Ketika sudah dibekali mental yang kuat, dan tertanam budaya antikorupsi, kedepan menjadi sosok berintegritas,” tegas Al Haris.
Al Haris meneruskan, dengan ada kegiatan hari ini, segenap masyarakat dan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi sangat menyambut baik, serta mendukung KPK dalam upaya pencegahan Korupsi di Provinsi Jambi khususnya, dan di Indonesia umumnya.
“Kita semua menyadari bahwa peran serta semua elemen masyarakat dengan aksi kolektif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, akan sangat berkontribusi untuk membawa upaya pencegahan korupsi di negeri ini ke muaranya, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang bersih dan bebas dari korupsi,”tambah Al Haris.
Dilanjutkannya, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya berbagai cara dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui aplikasi Parto, sebagai sebuah marketplace E-Procurement, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung UMKM Provinsi Jambi agar naik kelas.
“Selain itu, perlu juga kami sampaikan bahwa Survei Penilaian Integritas Provinsi Jambi tahun 2022 mencapai 69.4 dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 66.4. Tentu dengan pendampingan KPK, indeks agregat Provinsi Jambi akan terus mengalami peningkatan, menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan mencapai hasil sebagaimana yang menjadi harapan Bersama,” imbuh Gubernur Al Haris lagi.
Al Haris berharap, bus KPK akan menjadi sarana edukasi bagi publik terkait berbagai program KPK, sehingga pemberantasan korupsi dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pendidikan menjadi tool (sarana) penting untuk mewujudkan masyarakat maju dan makmur, melalui penanaman nilai-nilai karakter positif, seperti sikap kerja keras dan disiplin yang berintegritas serta jujur.
“Besar harapan kami, agar semua elemen masyarakat di Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kehadiran bus KPK di Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya, menumbuhkan kesadaran dan menanamkan kepedulian bahwa segenap elemen bangsa memang harus hadir bersama-sama dengan KPK, saling bersinergi dan berkolaborasi, untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi di negeri kita, demi mewujudkan daerah maju, dan sejahtera,” tutur Al Haris.
Sementara, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa proses pencegahan korupsi ini harus dimulai dari tingkat yang paling bawah, yakni dari persoalan stunting. Pemerintah mesti menganggarkan stunting ini supaya anak-anak diberikan gizi yang layak sehingga kondisi anak-anak ini sehat dan cerdas.
“Saya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan stunting ini, karena ini faktor terpenting supaya anak-anak Indonesia tumbuh cerdas dan pintar. Tapi tidak untuk korupsi, apalagi menyangkut perihal Stunting ini,” sebut Alexander.
Alexander menegaskan, sekolah Negeri mendapatkan subsidi 100 persen dari Negara. Subsidi itu bagi orang miskin, sehingga tidak ada lagi diantara mereka tidak sekolah.
“Saya tekankan agar didalam kebijakan anggaran itu juga mengakomodasi hal tersebut. kalau ada dua pilihan siapa yang harus diterima di sekolah negeri ya antara orang yang kaya dan yang miskin, maka ambillah yang miskin karena mereka mempunyai hak itu semua,” papar Alxander.
Dilanjukan Alexander, terdapat dua persoalan krusial di negara ini, yaitu pengangguran dan korupsi dalam hal ini suap, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja lepas dari korupsi. Penting memberikan kemudahan bagi pelaku usaha menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi yang ada di Provinsi Jambi.
“Tugas kita mendorong pelaku usaha menciptakan lapangan kerja yang profesional dan berintegritas dengan terus memperhatikan kelangsungan lingkungan dan kondisi infrastruktur yang tersedia,” tukasnya.
Alexander mengingatkan, masyarakat Provinsi Jambi, tidak menerima apapun baik uang atau barang dari calon pemimpin berkontestasi. Dan tidak memilih partai politik melakukan politik uang.(*)
Penulis/Editor/Rafik
Sumber/Kominfo Provinsi Jambi
