Inspektorat Temukan Penyimpangan Rp 54 Juta di Desa Koto Rayo, Kades di Deadline 60 Hari  Kembalikan  ke Negara

JurnalOne.com, BANGKO  –  Setelah  diberitakan  tentang  keluhan  Masyarakat  karena wajib  membayar  Rp 20  ribu mengurus  surat  menyurat  di Kantor  Desa,  Kepala  Desa  Koto Rayo  Kecamatan  Tabir  Induk,  Merangin,  Jambi,   M Try  Kurniawan    angkat     bicara,    Selasa    (12/09/2023).

Kepada  media  ini,  Kades  mengakui dia  memungut uang  tersebut,  beralasan  ketidak tahuan dirinya   dengan   aturan. Dan  itu  pun  terjadi  satu   bulan    awal   dirinya menjabat   sebagai  Kades.

“Preet! perihal  satu  bulan awal menjabat, sekarang  kau beritakan. Lah di bina pun sama Inspektorat Merangin,” singkat  M Try melalui via Chat WhatsApp.

Tempat   terpisah,  Peltu Inspektur Inspektorat Merangin,  Sayuti melalui Inspektur  Pembantu (Irban) wilayah dua, Arif Budiman dikonfirmasi  menyayangkan hal  tersebut.  Bahkan, pihaknya  juga  mengakui  telah melakukan Audit dan  melakukan  pembinaan  terhadap M Try Kurniawan.

“Benar  dindo, bedasarkan   laporan  masyarakat Koto  Rayo, Kades   M Try Kurniawan telah  kami  Audit  pertanggal 31 Juli 2023 lalu. Kami juga  sudah   melakukan  pembinaan,” sebut Arif.

Pada   kesempatan  tersebut,  sambung Arif,  pihaknya  tidak  hanya  mengaudit Pungutan  Liar (Pungli) nya  saja.Namun   ada  beberapa  poin  penting  dilaporkan   oleh   masyarakat.

“Diantaranya,1. Pelaksanaan Replanting lahan Desa seluas lebih kurang dua hektar, 2 .Penerangan lampu jalan, 3. Pembebanan biaya Administrasi pembuatan surat menyurat, 4. Penerimaan bantuan sosial (Bansos) tidak sesuai dengan  terdata, 5. Pemotongan gaji perangkat desa, 6. Pembelian dan pengadaan motor Dinas Desa,” tambah  Arif.

Dari enam poin,  yang  diaudit tersebut, terang   Arif,   pihaknya   menemukan adanya   penyimpangan dalam pengelolaan   Administrasi Desa sebesar  Rp  54 juta  dilakukan oleh M Try (Kades) Koto Rayo.

“Dari hasil audit, kami menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan M Try (Kades) Koto Rayo dalam mengelola Administrasi Desa sebesar  54 juta rupiah,”tuturnya.

Dengan adanya temuan tersebut, kata Arif,  M Try wajib mengembalikan kepada Negara  dalam tempo 60 hari terhitung terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat. Jika dalam waktu 60 hari yang bersangkutan tidak mengembalikan, maka pihak Inspektorat akan mengambil langkah tegas selanjutnya. dalam hal ini akan dilimpahkan kepihak APH.

“Yang bersangkutan wajib mengembalikan kepada negara dalam jangka waktu 60 hari terhitung terbitnya LHP. Jika  tidak menyelesaikan, maka kami akan mengambil langkah tegas dalam hal ini melimpahkannya kepihak APH,”pungkasnya.(*)

Penulis/Joni/Editor/Rafik
Sumber/Inspektorat Merangin