Negara Rugi 12 Milyar Akibat Terbitnya Perbup No 67 Tahun 2017 Terkait Tunjangan Anggota DPRD

JurnalOne.com,    BANGKO     –    Gonjang ganjing    temuan     tunjangan    perumahan angota   DPRD   Kabupaten   Merangin, tahun   2017 – 2023,    terus    menunai sorotan,   Kamis (13/07/2023).

Sejauh ini,  masyarakat hanya   tau temuan BPK Rp 2.2 milyar.   Namun   dibalik itu ada lagi   yang   lebih pantastis,  jika dihitung mulai   pertama   kali   pembayaran   pada Januari   tahun 2018, sesuai   termaktup dalam   Perbup no 67 tahun 2017.

Menurut   sumber, dugaan korupsi diperkirakan  mencapai Rp 12 milyar lebih. Karena   pada    kasus   ini   tidak hanya melibatkan   anggota   DPRD   tahun  2019 – 2024, tapi   juga   anggota   DPRD   tahun 2014 – 2019.

“Dihitung    pertama   kali tunjangan perumahan anggota telah dibayar ke 34 anggota DPRD priode 2014 – 2019 mulai Januari 2018, sebagaimana tertuang dalam Perbup, Rp 13 200.000 ribu. Berhubung waktu memasuki Pileg 2019, maka terbayar 20 bulan. Seiring waktu berjalan pada tahun 2023 ini, hal itu menjadi temuan BPK, karena dianggap kelebihan bayar. Lalu disarankan Perbup direvisi, agar mengembalikan tunjangan itu ke Rp 7.400.000 ribu, sisanya dianggap selisih bayar Rp.5.800.000 ribu. Jika dikalkulasikan Rp 5.800.000 ribu dikali 34 orang anggota, dikalikan lagi 20 bulan, timbul angka Rp 3.9 44.000.000 (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh empat juta). Bila dibagikan ke 34 anggota, hasilnya ditemukan kerugian negara Rp 116.000.000 juta perorang, itu untuk anggota DPRD 2014 – 2019,”ungkap sumber.

Sedangkan untuk priode dari 2019-2024 , lanjutnya, yang sudah dibayar 44 bulan atau tiga tahun delapan bulan. Untuk sementara pembayaran dihentikan dulu menjelang Perbup itu direvisi.

“Hitungannya masih Rp 5.800.000 ribu kelebihan bayar dikalikan 34, lalu dikalikan lagi 44 bulan, hasilnya cukup pantantis berkisar Rp 8.676.800.000 ribu, (Delapan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).Kemudian dibagi dengan 34 anggota, temuannya kerugian Negaranya mencapai Rp 197 juta perorang, itu bagi anggota DPRD 2019 – 2024.

“Kalau ditotalkan, Rp 3.944000.000 milyar ditambah lagi Rp 8.676.800.000 milyar total uang negara dirampok secara berjamaah mencapai Rp. 12.620810.000. (Dua belas milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah),” sekitar itulah kira kira tegas sumber.

Tak hanya itu, sumber juga mengatakan menariknya lagi sembilan orang dari 10 anggota DPRD pernah menjabat dua priode dari 2014 – 2019, dan 2019 – 2024 lebih banyak lagi nominal rupiahnya jika ini harus dikembalikan.

“Seperti Assa’ri Elwakas Partai Demokrat, Syafrudin Chan Gerindra, Ahmad Kausari PAN, Syaparuddin PPP, Darmadi PDIP, Zainal Amri PKS,. Zainuri Hanura, Subhan PPP, dan Almarhum Naswan Gerindra. Apa bila BPK dan Kejari minta dikembalikan temuan tersebut, tinggal nambah aja lagi, Rp 116.000.000 juta diperiode 2014 – 2019, Rp 197.000.000 juta priode 2019 -2024, totalnya mencapai Rp 313 juta perorang. Saya rasa gak ada yang sanggup. Dalam hal ini hanya Zaidan Ismail yang dikit jumlahnya lantaran dia priode 2019 – 2024 sekitar Rp 197.000.000 juta Kalau priode 2014 – 2019 dia sebagai ketua DPRD,” tuturnya.

Informasi, tutur sumber, kasus akan terus dikembangkan. Sebab, usai memeriksa Sekwan Fauziah dan beberapa Kabag di DPRD, Kejari Merangin juga memeriksa beberapa pejabat di Dinas Perkim.

“Empat pejabat tersebut, salah satu Sekdin Perkim. Kabid , dan beberapa staf. Mereka dipanggil karena perumus Perbup hingga terjadi angka Rp 13 200.000 tersebut pihak Perkim,”tukasnya.(*)

Penulis/Joni
Editor/Rafik